Agama dan Hegemoni: kebijakan pengelolaan Haji pada 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (dalam perspektif teori Hegemoni Antonio Gramsci)

Penelitian ini mengkaji relasi agama dan negara melalui kebijakan pengelolaan haji pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menempatkan kebijakan haji tidak semata sebagai layanan publik administratif, tetapi sebagai arena produksi makna, legitimasi politik, dan pembentukan kepemimpinan moral negara. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yakni pola pemberlakuan kebijakan pengelolaan haji pada fase awal pemerintahan Prabowo Subianto serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori Hegemoni Antonio Gramsci. Berbeda dari penelitian terdahulu yang dominan menekankan aspek teknis, manajerial, dan kepuasan jemaah, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti dimensi ideologis dan relasi kekuasaan dalam kebijakan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, dengan unit analisis meliputi dokumen kebijakan, regulasi kelembagaan, laporan resmi Kementerian Agama, BPKH, dan BP Haji, serta narasi media dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui pemetaan konteks sosio-politik pasca pelantikan presiden, pembacaan kebijakan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji, serta analisis peran institusional negara dalam tata kelola haji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan haji pada 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dijalankan melalui reformasi struktural, modernisasi administratif, digitalisasi layanan, dan penguatan narasi moral-keagamaan yang berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus mekanisme pembentukan konsensus sosial. Dalam perspektif Hegemoni Gramsci, kebijakan tersebut merepresentasikan praktik kepemimpinan moral negara, di mana pelayanan haji diposisikan sebagai medium artikulasi ideologi, legitimasi politik, dan pembentukan kesadaran religius-politik publik.