Pengaruh modal usaha, sistem informasi akuntansi dan digital payment terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Jombang. Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pengelolaan modal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta penggunaan teknologi pembayaran digital. Kondisi tersebut berdampak pada kinerja keuangan UMKM dan keberlanjutan usahanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal usaha, sistem informasi akuntansi, dan digital payment terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh dari pelaku UMKM di Kabupaten Jombang melalui penyebaran kuesioner sebagai data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, disertai dengan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sistem informasi akuntansi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Selain itu, digital payment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Secara simultan, modal usaha, sistem informasi akuntansi, dan digital payment berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang optimal, penerapan sistem informasi akuntansi yang mudah dan andal, serta pemanfaatan pembayaran digital mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan keuangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja keuangan serta bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang berbasis penguatan modal dan digitalisasi usaha.