Analisis pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan dalam perspektif akad mukhābarah: studi kasus di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik bagi hasil dalam pengelolaan tambak ikan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad mukhābarah dalam hukum Islam. Praktik kerja sama bagi hasil telah lama menjadi tradisi ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah Dukun, yang umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan dan kedekatan sosial Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil atas kerja sama tambak ikan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik? Bagaimana analisis pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak ikan tersebut dalam perspektif akad mukhābarah menurut hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni dimulai dari teori akad mukhābarah kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan tambak ikan di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad mukhābarah sehingga sah secara syariah, karena adanya kesepakatan nisbah bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap yang dilandasi prinsip saling ridha (tarādhī). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan, terutama pada aspek transparansi pencatatan biaya operasional dan hasil panen serta keterlibatan pemilik tambak yang terbatas dalam proses penjualan, sehingga bagian hasil yang diterima pemilik tidak selalu sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharār dan mengurangi prinsip keadilan (‘adl) dalam akad mukhābarah, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme agar pelaksanaannya lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan saran agar kerja sama bagi hasil tambak dilakukan selaras dengan prinsip akad mukhābarah, diperlukan transparansi, pencatatan yang jelas, serta pelibatan pemilik tambak dalam proses penjualan dan laporan hasil panen agar terhindar dari unsur gharār dan ketidakadilan.