Pengaruh faktor fraud Hexagon terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa: studi kasus pada Kepala Desa di Kabupeten Mojokerto

Kecurangan keuangan (fraud) merupakan sebuah tindakan kecurangan dilakukan dengan sengaja dalam mengelola dan melaporkan kekayaan yang bukan miliknya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kecurangan dapat terjadi diberbagai sektor, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan dan salah satunya adalah pemerintahan desa. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan dapat dideteksi melalui fraud hexagon theory. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen fraud hexagon theory yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi dan kolusi terhadap kecenderungan kecurangan pngelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel dalam penelitian merupakan Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 169 sampel. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden dan data sekunder berupa data literatur yang berasal dari buku, jurnal, dsb. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tekanan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya variabel kesempatan dan rasionalisasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Lalu variabel arogansi menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Untuk variabel kolusi menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintahan desa untuk selalu menjalankan pengendalian internal dan setiap Standart Operasianl Prosedur (SOP) dengan baik. Selain itu, evaluasi pengelolaan dana desa harus selalu dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaannya.