Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem utang piutang berbasis potongan dan hadiah di koperasi simpan pinjam mawar Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

Perkembangan praktik ekonomi di lingkungan masyarakat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk sistem utang piutang yang diterapkan pada lembaga koperasi. Meski praktik tersebut berkembang atas dasar kebutuhan dan kebiasaan lokal, model pemberlakuan potongan serta pemberian hadiah kepada anggota masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni praktik utang piutang berbasis potongan dan hadiah Koperasi Mawar di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem utang piutang berbasis potongan dan hadiah koperasi Wanita di Desa Wonorejo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali pemahaman subjektif, makna, dan pengalaman individu yang diterapkan dalam praktik ekonomi dan sosial, khususnya praktik utang piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mawar Desa Wonorejo menyediakan pembiayaan utang piutang kepada anggotanya dengan potongan Rp. 30.000 untuk setiap pinjaman Rp. 1.000.000 dan menerapkan pemberian hadiah yang dengan ketentuan yang diperjanjikan diawal. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik utang piutang ini telah memenuhi sebagian unsur syariah pada aspek administrasi, kesepakatan akad, dan kemanfaatan sosial. Namun mekanisme potongan mengandung unsur riba karena memberikan keuntungan finansial bagi koperasi. Dalam konteks pemberian hadiah, dinilai selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mencerminkan insentif sukarela dan tidak memengaruhi besaran pokok pinjaman atau angsuran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pengelola koperasi melakukan penyesuaian prosedur pencairan dana dengan menyerahkan seluruh dana pinjaman secara utuh kepada anggota, sementara biaya administrasi dibayarkan secara terpisah oleh anggota, sehingga tidak menimbulkan kesan potongan di awal yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Bagi Anggota koperasi diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pembiayaan serta menjaga kedisiplinan dalam pembayaran angsuran agar praktik utang piutang berjalan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.