Kewenangan dewan pimpinan pusat partai politik terhadap rekomendasi calon kepala daerah : studi kasus Partai Demokrat, PKB Dan Gerindra

Tesis ini membahas dua pokok permasalahan utama yang berkaitan dengan dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam proses rekomendasi calon kepala daerah. Pertama, bagaimana prosedur dan tahapan perolehan rekomendasi calon kepala daerah dari DPP Partai Politik dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua, bagaimana implikasi kewenangan tersebut terhadap prinsip desentralisasi politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPP dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah bersifat sentralistik, sebagai konsekuensi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun hal ini bertentangan dengan semangat membangun partai politik yang demokratis dan terbuka, terutama dalam konteks rekomendasi calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Demi memperkuat demokrasi lokal dan mewujudkan desentralisasi politik yang substantif, diperlukan revisi regulasi serta reformasi internal partai yang mengedepankan prinsip transparansi, keterlibatan kader daerah, dan penghormatan terhadap aspirasi lokal.