Analisis musharakah mutanaqisah terhadap praktik sewa perdana gaun pengantin pada Adara Attire Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keabsahan akad sewa perdana pada Adara Attire Surabaya dengan menggunakan perspektif akad musḥārakah mutanāqiṣah. Dalam konsep musḥārakah mutanāqiṣah, terdapat prinsip bahwa kepemilikan suatu benda pada awalnya dimiliki bersama oleh dua pihak, kemudian secara bertahap berpindah menjadi milik satu pihak melalui mekanisme akad dan transaksi jual beli. Hal yang menjadi fokus perhatian penulis adalah bagaimana proses pelaksanaan akad sewa perdana gaun pengantin di Adara Attire berlangsung, serta sejauh mana praktik tersebut dapat dijelaskan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip musḥārakah mutanāqiṣah. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara serta kuesioner dengan pihak pemilik Adara Attire, desainer serta klien. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif dengan menggunakan teori musḥārakah mutanāqiṣah yang berfokus kepada syarat serta rukunnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik sewa perdana pada Adara Attire Surabaya telah memenuhi rukun dari akad musḥārakah mutanāqiṣah. Akan tetapi, pada bagian syarat akad musḥārakah mutanāqiṣah terdapat satu syarat yang belum dipenuhi oleh praktik sewa perdana itu sendiri. Sehingga, saat terdapat rukun atau syarat yang belum terpenuhi maka akadnya dianggap batal atau batal demi hukum menurut pandangan KHES Pasal 28 ayat (3). Selain itu, terjadi ketidaksesuaian pembagian keuntungan (ujrah hasil sewa menyewa baju setelah klien utama) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Mushārakah Mutanāqiṣah pada poin keempat tentang ketentuan khusus pada nomor 3. Lebih lanjut, terkait dengan penetapan deposit kepada baju yang disewa termasuk sebagai riba faḍl yang mana memiliki ketidakseimbangan harga atau nilai terhadap baju yang disewa atau dipakai oleh klien. Adapun tambahan atau riba dalam deposit ini dihukumi haram atau dilarang oleh syariat. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merekomendasikan agar penyedia jasa dalam praktik sewa perdana mengedepankan asas saling menguntungkan sebagai landasan utama dalam proses transaksi. Prinsip ini penting diterapkan agar setiap pihak yang terlibat memperoleh keuntungan maupun menanggung risiko secara proporsional sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, hubungan kerja sama dapat terjalin secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, pelaksanaan akad sewa perdana idealnya tidak berhenti pada proses penyewaan saja, tetapi dapat dilanjutkan melalui akad jual beli agar objek yang digunakan memperoleh status kepemilikan yang jelas dan sah. Alternatif lain yang juga dapat diterapkan adalah pembagian ujrah berdasarkan nisbah yang disetujui sejak awal akad untuk memperkuat kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.