Pengaruh self assessment system, pelayanan fiskus, dan persepsi kasus korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: studi kasus pada KPP Pratama Jombang

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self assessment system, pelayanan fiskus, dan persepsi kasus korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jombang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 263 responden. Data yang terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut dengan bantuan program SPSS 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel persepsi kasus korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori kepatuhan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai dan memberi makna terhadap pengaruh berbagai faktor (self assessment system, pelayanan fiskus, dan persepsi kasus korupsi pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, teori kepatuhan dapat sangat relevan dan dibutuhkan dalam penelitian yang mengkaji hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pihak instansi agar dapat meningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jombang dapat dicapai melalui kombinasi antara self assessment system, pelayanan fiskus, dan persepsi kasus korupsi pajak. Dengan diterapkannya self assessment system, pelayanan fiskus yang baik, serta transparansi dan profesionalitas dalam meningkatkan integritas dan pengawasan internal untuk meminimalkan kasus korupsi pajak.