Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video melanggar kesusilaan berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus satuan polisi pamong praja Kota Surabaya

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pribadi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya”. Merupakan sebuah penelitian untuk menjawab mengenai rumusan masalah 1.) Bagaimana kewenangan dan batasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum di Surabaya? 2.) Bagaimana Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam?Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data dianalisis menggunakan deskriptif analisis yang didukung oleh pola piker induktif. Data dari wawancara didapat dari wawancara dengan Angota dari Satpol PP, Ketua unit PPA Polrestabes Surabaya, dan Hera si Pekerja seks komersial. Sedangkan Studi Kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap buku, jurnal, artikel, skripsi, website dan sebagainya untuk mendapatkan data berhubungan dengan Penyebaran Video Pribadi yang dilakukan oleh satpol PP. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, pemilihan data, dan penyusunan data. Teknik analisis data menggunakan kualitatif, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola piker deduktif menggunakan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam tentang penyebaran video pribadi yang dilakukan oleh Satpol PP.Hasil peneilitian ini menyimpulkan mengenai dua permasalahan, Pertama, Pada dasarnya mengenai kode etik dari Satpol PP khususnya dalam hal etik kepribadian, diketahui bahwa Satpol PP memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak membuat atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/ hoaks. Jika dihubungkan dengan kasus ini, maka Satpol PP Surabaya telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Kedua, Permasalahan penegakan hukum tersebut dikarenakan ada tiga penyebab yaitu terdapat adanya oknum-oknum dari Polrestbaes Surabaya enggan untuk melakukan penegakan hukum, ketidakjelasan Perwalik Kota Surabaya mengenai Satpol PP yang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kode etik Satpol PP Surabaya, dan Pasal 27 ayat (1) terdapat multi tafsir.Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran Perlu adanya kajian baru dalam hukum pidana Islam mengenai jarimah ta’zir yang di fokuskan pada konsep tindak pidana penyebaran video pribadi. mengenai kode etik dari Satpol PP khususnya dalam hal etik kepribadian, diketahui bahwa Satpol PP memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak membuat atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/ hoaks. Bahwasanya pihak satpol PP Surabaya khusunya dalam bidang tim media setempat perlu untuk melakukan pemberitahuan yang melalui media sosial itu harusnya melakukan sensor wajah terhadap pelaku karena pelaku tersebut juga mempunyai hak.