Dinamika fatwa kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Penelitian ini mengkaji dinamika fatwa kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah dan NU di Jawa Timur. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU terkait kepemimpinan perempuan; (2) bagaimana dinamika fatwa kepemimpinan perempuan di majelis tarjih Muhammadiyah dan Bahthul Masail NU?; (3) apa implikasi fatwa-fatwa tersebut terhadap dinamika wacana gender dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh Muhammadiyah dan NU serta dokumentasi produk hukum seperti Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan dokumen Lembaga Bahtsul Masail NU yang relevan dengan isu kepemimpinan perempuan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perubahan fatwa dan perubahan sosial dalam kerangka wacana gender sebagai konstruksi sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses produksi fatwa dalam kedua ormas mencerminkan dialektika antara tradisi dan modernitas. Pertama Muhammadiyah cenderung lebih progresif dalam menerima kepemimpinan perempuan yang dipengaruhi oleh penerbitan buku Adabul Mar’ah fil Islam. sedangkan NU mengalami kontestasi internal antara ulama tradisionalis dan progresif. Fatwa kepemimpinan perempuan berkembang setelah keterlibatan NU dalam politik praktis. Fatwa-fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan kontribusi pada wacana gender dalam Islam dengan menunjukkan bagaimana konstruksi sosial, tafsir keagamaan, dan perubahan struktur otoritas berinteraksi dalam proses legitimasi kepemimpinan perempuan. Kedua, secara sosiologis, baik Muhammadiyah maupun NU terjadi peningkatan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan dan melemahnya kontestasi internal di antara kelompok ulama. Ketiga, implikasi fatwa tersebut adalah terbukanya akses yang lebih setara bagi perempuan serta mendorong transformasi struktur sosial yang lebih egaliter dan berkeadilan gender di masyarakat Muhammadiyah dan Nahdliyin.