Perubahan kebijakan pengaturan kuota jemaah dan biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2022-2024

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu menjadi sorotan publik karena kompleksitasnya, baik dari sisi kuota maupun biaya. Pada periode 2022–2024, kebijakan pengaturan kuota dan biaya haji mengalami perubahan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dan tantangan bagi jemaah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perubahan kebijakan, bentuk kebijakan yang dihasilkan, dan dampaknya terhadap jemaah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan resmi dan wawancara dengan pejabat Kementerian Agama, dianalisis menggunakan content analysis dan model interaktif Miles dan Huberman. Secara teoritik, penelitian ini menggunakan Multiple Streams Framework John W. Kingdon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan kebijakan kuota dan biaya haji periode 2022–2024 mencerminkan dinamika kebijakan publik yang kompleks, dipengaruhi oleh tekanan global, krisis nasional, dan sensitivitas sosial-politik. Proses kebijakan bersifat reaktif-adaptif dengan pola deliberatif, namun belum sepenuhnya partisipatif. Bentuk kebijakan bersifat inkremental melalui pemeliharaan, revisi, dan pembentukan kebijakan baru. Pada aspek kuota, kebijakan mencakup prioritas keberangkatan jemaah tertunda, penghapusan kuota pendamping lansia, dan perubahan proporsi kuota tambahan. Pada aspek biaya, terjadi peningkatan porsi biaya jemaah, pemanfaatan nilai manfaat, dan reformulasi struktur pembiayaan untuk keberlanjutan fiskal. Dampak kebijakan bersifat ambivalen; di satu sisi secara teknis mampu meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain justru menimbulkan ketidakadilan sosial, beban ekonomi, serta keterbatasan pendampingan bagi jemaah rentan.