Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum: studi kasus penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kediri menjadi isu krusial yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik. Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap PKL di Kabupaten Kediri menurut Perda tersebut dan bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan Perda terhadap PKL dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Kediri, pelaku PKL, dan pihak terkait. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan refrensi keislaman terkait siyasah dusturiyah. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif daripada persuasif. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, tindakan pemerintah melalui Satpol PP sudah memiliki legitimasi sebagai bagian dari ulil amri, namun dalam praktiknya perlu mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Islam. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah melalui Satpol PP meningkatkan pendekatan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada para PKL, serta menyediakan lokasi yang layak bagi mereka untuk berusaha. Selain itu, penegakan hukum hendaknya memperhatikan dimensi keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sebagaimana diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.