Penegakan hukum terhadap pengguna narkoba perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan norma hukum agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, dan ketenteraman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna narkoba perspektif hukum positif? Dan bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna narkoba perspektif hukum pidana Islam? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundangan-undangan (statue approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Data sekunder diperoleh diperoleh melalui studi literatur peraturan perundang-undangan dan kitab fiqh terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pengguna narkoba di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dan tumpang tindih aturan, yang berimplikasi pada adanya potensi penyalahgunaan wewenang aparat. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba termasuk dalam lingkup fiqh al-murāfa’āt yang menekankan pada tahapan konkret untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum yang ada perlu dipahami tidak hanya dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dalam kerangka syariat Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih menghadapi ketidaksesuaian antara praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik KUHAP maupun Undang-Undang Kapolri. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, hingga penangkapan. Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum menekankan pentingnya penerapan Fiqh al-murāfa’āt untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang sejalan dengan syariat.