keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yang pertama bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan teori efektifitas hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan berasal dari studi literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam model deskriptif, dengan tujuan untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai penerapannya dalam konteks partisipasi pejabat negara dalam pemilu. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara dalam kegiatan kampanye serta mengkaji pelanggaran tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum. Berdasarkan kajian yuridis terhadap ketentuan dalam pasal 281, 282, dan 299–305 UU Pemilu, ditemukan bahwa banyak pejabat negara, termasuk menteri dan presiden, terindikasi melanggar aturan mengenai penggunaan fasilitas negara dan kewajiban cuti selama masa kampanye. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya implementasi aturan hukum dan kurangnya efek jera bagi pelaku, yang menyebabkan rendahnya efektivitas hukum dalam konteks pemilu. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menjaga netralitas aparatur negara serta menjamin keadilan dan integritas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut maka kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi, agar dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Proses hukum yang adil akan menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi teori efektivitas hukum dalam konteks pemilihan umum.