Analisis kriteria mabims dan neo mabims terhadap implementasi penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: studi qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 tahun 2002

Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam? dan bagaimana konsistensi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Data yang dikumpulkan adalah dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan implementasi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sumber data penelitian ini adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan data ephemeris hisab dan rukyat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai wujud penerapan syariat Islam secara menyeluruh yang mana hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan identitas unik Aceh, serta merupakan bagian dari syiar Islam untuk mengagungkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat melalui mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern dan administrasi publik. Kedua, konsistensi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilihat dari Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah belum konsisten sesuai kriteria yang digunakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saran untuk pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah agar memperkuat regulasi dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk menyinkronkan kriteria penetapan tanggal hijriah; meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penanggalan hijriah melalui pelatihan; melibatkan ahli astronomi Islam dan ulama dalam penetapan kriteria penanggalan hijriah untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan syariat dan terakhir mendorong komitmen semua pihak, termasuk pemerintah provinsi, lembaga swasta, dan masyarakat, dalam mendukung penerapan penanggalan hijriah.