Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam: implementasi peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 studi kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan

Skripsi yang berjudul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lamongan)” ini bermaksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan dan pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana pencurian menurut peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan menurut hukum pidana islam di Kejaksaan Negeri Lamongan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan socio legal. Penelitian ini menggunakan data yang mencakup bahan hukum primer yang diambil langsung dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan data sekunder yang didapatkan melalui cara tidak langsung dari objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut diproses melalui tahapan editing (memeriksa data yang diperoleh), organizing (menyusun data), serta analyzing yang dilakukan dengan teknik deskriptif menggunakan pendekatan deduktif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui pandangan dari 2 sisi prespektif yakni Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan jika pelaksanaan Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Lamongan menunjukkan bahwa restorative justice bisa dijadikan jalan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana pencurian. Kasus pencurian oleh Iwan Hadi Kusumo berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini karena memenuhi syarat peraturan, termasuk kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, pencurian (jarimah sariqah) bisa dikenai sanksi ḥad atau ta’zir, tergantung pada pemenuhan syarat-syaratnya. Kasus pencurian yang ditangani Kejaksaan Negeri Lamongan tidak memenuhi syarat untuk ḥad, sehingga dapat diselesaikan melalui ta’zir yang memungkinkan penerapan restorative justice. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqāṣid sharī’ah, yang lebih mengutamakan pemulihan hak korban, pemaafan, dan rehabilitasi sosial pelaku. Dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, tujuan utama hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan, dapat terwujud tanpa harus menjatuhkan hukuman berat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan Kejaksaan Negeri Lamongan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai restorative justice melalui pelatihan atau penyuluhan, agar lebih banyak perkara yang bisa diselesaikan dengan pendekatan ini, dan Pemerintah perlu meninjau ulang batasan nilai kerugian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, agar lebih fleksibel dalam penerapan restorative justice tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban.