Analisis hukum positif dan maqāṣid al-sharī’ah terhadap ketetapan hakim pengadilan agama bojonegoro tentang dispensasi nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī’ah Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Dispensasi Nikah Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro menyita perhatian hakim. Dengan data menunjukan bahwa pada tahun 2024, Pengadilan Agama Bojonegoro menangani 395 perkara permohonan dispensasi nikah. Berbagai alasan diajukan untuk memperoleh dispensasi nikah dimana dispensasi nikah merupakan kasus pengecualian. Pemberian izin dispensasi nikah perlu memperhatikan aspek hukum positif dan hukum islam terutama dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah. Maka timbul persoalan, apa pertimbangan hukum pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro? dan Bagaimana Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī’ah pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro?. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, lebih tepatnya yang memadukan metode deskriptif dan analitis. Dalam penelitian kepustakaan, khususnya meneliti naskah peraturan perundang-undangan. Kedua aliran pemikiran, normatif dan empiris, disatukan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sekunder bagi penelitian normatif, kami meninjau buku-buku dan undang-undang yang relevan; untuk mengumpulkan data empiris, kami mempelajari putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Terdapat keselarasan antara hukum positif dan maqāṣid al-sharī’ah dalam penetapan dispensasi nikah meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya. Ketetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut dengan tetap memperhatikan kebaikan sosial dan keadilan bagi pihak yang bersangkutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana permohonan dispensasi nikah ini digunakan masyarakat sebaik-baiknya dan bagaimana hukum positif dan maqāṣid al-sharī’ah dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan hukum yang sesuai dengan adanya dispensasi nikah.