Efektivitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum terhadap hasil mediasi berupa akta perdamaian di pengadilan agama Mojokerto

Dengan dibentuknya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, proses mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak secara langsung di pengadilan sebelum memasuki proses pemeriksaan. Akan tetapi, jika para pihak mengalami kendala yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat melaksanakan mediasi, maka para pihak dapat mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dibentuk dalam rumusan masalah: bagaimana proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa di Pengadilan Agama Mojokerto dan efektivitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum terhadap capaian akta perdamaian di Pengadilan Agama Mojokerto. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang disusun secara sistematis sehingga menghasilkan data yang konkrit, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat yang berhubungan dengan proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum dan akta perdamaian yang selanjutnya diselaraskan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pnegadilan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, terlebih dalam pelaksanaan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan mediasi yang para pihaknya hadir secara langsung. Kedua, pelaksanaan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Mojokerto kurang begitu efektif karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan mediasi dan minimnya upaya kuasa hukum dalam mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga capaian akta perdamaian memiliki prosentase yang rendah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk mengoptimalkan fungsi dan tujuan mediasi, peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama Mojokerto untuk mensosialisasikan tentang manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Kedua, mengenai peran mediator dan kuasa hukum yang mewakili para pihak bersengketa dalam proses mediasi, seharusnya saling berperan aktif untuk mencari alternatif penyelesaian perkara, terlebih agar dapat tercapai akta perdamaian antara kedua pihak yang berperkara sehingga proses mediasi dapat dikatakan berhasil dan berakhir damai.