Analisis yuridis dan hukum islam terhadap penetapan wali anak luar nikah: studi kasus KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Penetapan wali anak luar nikah merupakan isu yang sangat penting dalam kajian hukum keluarga di Indonesia, baik dari segi perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam seperti ini, kedudukan wali adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan perspektif hukum Islam mengenai penetapan wali anak luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan wawancara yang selanjutnya disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis dan perbedaan hukum Islam yang mengatur perwalian bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak zina dan sejauh mana penerapan hukum Islam dalam pernikahan. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori aspek yuridis dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai halal atau haramnya perwalian pernikahan anak luar nikah. Kedua, pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari konsep perwalian pernikahan anak luar nikah dan perlunya kerangka regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur praktik perwalian pernikahan anak luar nikah. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama, seharusnya baik penghulu, pegawai pencatat nikah, kepala KUA dan staf memperhatikan dan tata aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi salah penanggapan dalam pelaksanaan akad nikah dan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Kedua, diharapkan kepada para pihak KUA sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita untuk bisa cermat dalam meneliti pertimbangan dasar hukum islam dan perundang-undangan yang ada. Perlunya kebijakan yang jelas dan efektif untuk mengatur praktik perwalian pernikahan anak luar nikah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam menangani masalah anak luar nikah.