Analisis maṣlaḥah mursalah dan undang-undang No. 07 tahun 2011 tentang mata uang terhadap ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu:studi kasus di pulau Bawean

Skripsi yang berjudul Analisis Maṣlaḥah Mursalah dan Undang-Undang No. 07 Tentang Mata Uang Tahun 2011 Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu (Studi Kasus di Pulau Bawean) bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean dan Analisis Maṣlaḥah Mursalah dan Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Ketidakberlakuan Mata Uang Rupiah Logam Pecahan Seribu di pulau Bawean. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya diolah menggunakan metode pemeriksaan data (editing), mengorganisir data (organizing), analisis data (analizing), kesimpulan (concluding). Penelitian ini dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, terkait praktik ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean disebabkan oleh persepsi dan stigma masyarakat, tingginya harga barang-barang, ketidakefisienan penggunaan, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dan pihak terkait, sehingga ketidakberlakuan mata uang tersebut berlangsung hingga saat ini. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap ketidakberlakuan mata uang pecahan seribu logam di pulau Bawean, dengan mempertimbangkan kemudahan dalam bertransaksi pada masyarakat Pulau Bawean yang menginginkan tidak menggunakan mata uang pecahan seribu logam, maka demi kepuasan masyarakat Bawean dalam kemudahan dalam bertransaksi, hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak menggunakan mata uang pecahan seribu logam di pulau Bawean merupakan suatu kemaslahatan untuk masyarakat pulau Bawean, maka hal tersebut selaras dengan maṣlaḥah mursalah. Analisis Undang-Undang No. 07 Tahun 2011 tentang mata uang terhadap ketidakberlakuan mata uang rupiah logam pecahan seribu di pulau Bawean melanggar ketentuan yang ada sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada seluruh masyarakat pulau Bawean diharapkan untuk untuk menerima uang logam sebagai alat transaksi yang sah. Dan disarankan kepada pemerintah atau pihak yang terkait untuk mengadakan sosialisasi mengenai mata uang Rupiah tentang pemberlakuan mata uang rupiah pecahan seribu ini.