Perlindungan hukum bagi korban konflik antar agama berdasarkan pasal 29 UUD 1945

Konflik antar agama di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berulang, terutama ketika menyangkut kelompok minoritas agama yang kerap menjadi sasaran intoleransi. Meskipun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, realitasnya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yakni Bagaimana prinsip jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 29 UUD 1945 melindungi korban konflik antar agama dan Bagaimana perlindungan hukum bagi korban konflik antar agama berdasarkan Pasal 29 UUD 1945
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kasus-kasus konflik agama di Indonesia yang terjadi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 UUD 1945 belum diterapkan secara optimal dalam melindungi korban konflik antaragama. Banyak kasus yang menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga, terutama kelompok minoritas. Dalam kasus seperti pembubaran doa Rosario di Cisauk, penolakan pembangunan gereja di Cilegon, dan kekerasan terhadap rumah ibadah di Aceh Singkil, negara justru bersikap pasif atau kompromistis terhadap tekanan dari kelompok mayoritas. Penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi masih lemah, bahkan aparat terkadang bersikap diskriminatif dalam menanggapi konflik. Negara cenderung hanya merespons secara reaktif dan belum memiliki pendekatan yang preventif dan edukatif. Selain itu, jaminan konstitusional seringkali tidak tercermin dalam peraturan pelaksana di tingkat daerah, yang justru berpotensi membatasi kebebasan beragama. Ketimpangan perlindungan juga terjadi dalam proses peradilan, di mana korban konflik sering kali tidak memperoleh keadilan yang layak. Fakta ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip jaminan dalam Pasal 29 UUD 1945 dengan kenyataan hukum dan sosial yang dialami masyarakat.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi Pasal 29 UUD 1945 melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan lembaga perlindungan HAM, serta edukasi publik yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Negara perlu menjamin pemenuhan hak korban konflik antar agama secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip keadilan substansial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan hukum internasional.