Analisis yuridis dan fikih siyasah terhadap pemberlakuan instruksi Kepala Daerah DIY no/k898/1a/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah

Instruksi Kepala Daerah DIY No/K898/1a/1975 dianggap merugikan bagi seorang warga keturunan china yang bertempat tinggal di Yogyakarta yakni Handoko karena peraturan tersebut berisi perintah kepada bawahan Gubernur DIY untuk memproses WNI non pribumi yang membeli tanah hak milik rakyat dengan pelepasan hak sehingga tanah tersebut menjadi milik negara dan dikuasai langsusng oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Skripsi ini akan membahas terkait rumusan masalah berdasarkan perselisihan pada Instruksi Kepala Daerah DIY No/K898/1a/1975: 1) bagaimana kedudukan dari kekuatan hukum Instruksi Kepala Daerah DIY No/K898/1a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas tanah berdasarkan tinjauan yuridis. 2) bagaimana pandangan fikih siyasah terkait Instruksi Kepala Daerah DIY No/K898/1a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan pengkajian norma atau kaidah dasar, peraturan perundangan, yurisprudensi dan doktrin yang dijadikan sebagai objek dari skripsi ini. Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif pada penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY No. K898/1a/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non-Pribumi tidak menimbulkan polemik dalam perspektif hukum dan etika bernegara, karena dalam intruksi tersebut mengintruksikan kepada bawahanya untuk memproses WNI non pribumi yang membeli surat hak milik rakyat dengan pelepasan hak sehingga tanah tersebut menjadi milik negara dan dikuasai langsusng oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta. Kebijakan ini merupakan diskresi dalam perspektif yuridis karena pada tahun 1975 tidak ada peraturan diatasnya yang bisa menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antara warga pribumi dengan warga non pribumi. Pemerintahan Yogyakarta menetapkan Instruksi No. K898 karena status hukum istimewa yang berikan oleh UUD NRI 1945 sehingga berhak mengatur wilayahnya sendiri. Perspektif Fikih Siyasah Instruksi No. K898 memiliki kesesuaian dengan Kaidah-kaidah fikih siyasah yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa membedakan agama, ras, dan latar belakang. Instruksi No K898 memiliki Kandungan yang adil dalam perspektif fikih siyasah karena, pelepasan tanah yang diambil oleh Pemerintah DIY mengganti kerugian secara seimbang. Tanah yang diambil oleh Pemerintah DIY diganti dengan HGU, HGB, dan Hak Pakai.