Implementasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur dalam memonitoring kerusakan lingkungan terutama pada sampah dan limbah

Penelitian ini mengelaborasi empat aspek institusional tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas yaitu, Kebijakan dan regulasi formal, penegakan aturan dan sanksi, peran teknologi dan sistem pelaporan digital, dan koordinasi dengan lembaga lain. Penelitian ini fokus dengan melihat praktik institusional tata kelola serta kolaborasi antar sektor yang memiliki kepentingan yang sama. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup menangani permasalahan Sampah Kota Surabaya dan limbah Sungai Brantas. Pada penelitian ini menggunakan konsep institusional, yang mencakup keterbukaan institusi, keterbukaan proses penyelesaian masalah, tindakan partisipatif dan tindakan kolaboratif bahwa DLH sebagai katalisator untuk menjadikan prospek pemerintahan yang baik kedepannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat mekanisme kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan antar sektor. Informan dalam penelitian ini menggunakan beberapa unsur dan lintas sektor, yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, Ecoton, Walhi, TPA Kota Surabaya, BBWS Brantas, PUPR Cipta Karya. Temuan penelitian ini dalam rumusan masalah pertama, mengelaborasi terkait peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada temuan selanjutnya, berupa kolaborasi yang terjalin antar instansi dan organisasi non pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama terkait pemberdayaan dan pelestarian lingkungan.