Pengaruh ketimpangan gender, upah minimum, indeks daya beli dan gini ratio terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018 - 2023

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Provinsi Jawa Timur meskipun berbagai program pembangunan telah dijalankan. Provinsi ini tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di pulau jawa. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, termasuk ketimpangan gender, rendahnya upah minimum, lemahnya daya beli, dan tingginya ketimpangan pendapatan. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada relevansinya dalam memengaruhi pendapatan masyarakat dan akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) periode 2018 – 2023. Pemilihan wilayah penelitiian dilakukan secara sengaja melalui teknik purposive sampling, dengan fokus pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang dianggap relavan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis data dilakukan denngan menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan tiga point utama diantaranya; 1) secara simultan ketimpangan gender, upah minimum, indeks daya beli dan gini ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. 2) upah minimum dan indeks daya beli secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 3) Ketimpangan gender dan gini rasio secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Adapun nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kemiskinan sebesar 99,87%, sedangkan sisanya 0,13% dijelaskan bebebrapa faktor lain diluar variabel penelitian Temuan tersebut memberikan sejumlah implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah. Memperkuat kebijakan upah yang adil, menjaga daya beli masyarakat, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang responsif gender. Selain itu, pemerataan pendapatan perlu menjadi perhatian utama agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.