Pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian dalam perspektif restorative justice: studi putusan Nnmor:2/Pid.S/2020/Pn.Ckr

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Ckr)” bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang dengan menggunakan perspektif restorative justice. Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr, undang-undang terkait restorative justice dan KUHP. Selain itu, bahan hukum sekunder buku, jurnal, makalah, serta internet yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus hukum berbahasa inggris (english law). Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian biasa yang dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Kedua, secara keseluruhan, dalam perspektif restorative justice, hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang membutuhkan solusi berbasis pemulihan. mengingat Peraturan Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dapat dilakukan upaya keadilan restoratif atau restorative justice dalam tahap penyidikan dan penyelidikan jika memenuhi syarat formil maupun materiilnya. Namun, putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiilnya, sehingga tidak dapat dilakukan keadilan restoratif atau restorative justice. Dari hasil analisis hukum pidana Islam kedua terdakwa dikenakan hukuman potong tangan, sebab terdakwa telah mencuri barang yang bernilai lebih dari nisab (seperempat dinar) namun dapat dijadikan oleh pertimbangan hakim karena adanya syubhat yang menyebabkan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena bersamaan dengan wabah covid-19, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebelum menjatuhkan suatu hukuman, hakim wajib mempertimbangkan banyak hal, seperti memperhatikan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam mencegah sebuah perbuatan pidana, diperlukan adanya peranan masyarakat untuk saling menjaga supaya lingkungan tetap aman dan tentram, sehingga peranan masyarakat juga penting selain dari aparat penegak hukum.