Pengaruh koalisi partai politik di parlemen terhadap pembentukan undang-undang perspektif fiqh siyasah

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengaruh koalisi partai politik dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia terhadap pembentukan undang- undang. Mengingat tingginya keragaman sosial dan kompleksitas dalam politik Indonesia, muncul kebutuhan untuk menganalisis bagaimana dinamika koalisi mempengaruhi kualitas legislasi. Beberapa rumusan masalah yang diangkat antara lain: bagaimana pengaruh koalisi partai politik terhadap pembentukan undang- undang dan bagaimana kualitas legislasi yang dihasilkan dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema Penulis. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan analisis mendalam mengenai interaksi antara koalisi partai politik dan pembentukan undang-undang dalam kerangka sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan kualitas undang-undang yang. Kombinasi sitem multipartai dengan presidensial sangat memungkinkan presiden terpilih tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen yang memadai, untuk mendapat dukungan parlemen presiden cenderung membuka kompromi dengan membentuk koalisi besar. Seringkali produk hukum yang dihasilkan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Konfigurasi politik hukum yang otoriter akan cenderung menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau menindas. Tingginya tingkat pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya masalah dalam proses legislasi yang dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek serta negosiasi yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak undang-undang yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga kualitas legislasi perlu diperbaiki untuk mencapai kemaslahatan umat. Saran yang diajukan meliputi perlunya pembenahan dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mencapai stabilitas pemerintahan yang lebih baik serta pembentukan regulasi hukum yang lebih jelas guna mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Memperkuat kaderisasi partai politik juga mempengaruhi jalannya pemerintahan yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang juga diharapkan dapat diperkuat untuk menciptakan legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik