Upaya Indonesia dalam merespon perubahan regulasi General Administration of Customs of China (GACC) tahun 2022 di sektor perikanan

Penelitian ini membahas upaya Indonesia dalam merespons perubahan regulasi General Administration of Customs of China (GACC) No. 248 dan No. 249 yang mulai berlaku pada tahun 2022, khususnya di sektor perikanan. Regulasi ini menetapkan hambatan non-tarif berupa persyaratan registrasi, inspeksi, dan sertifikasi keamanan pangan yang lebih ketat bagi seluruh eksportir produk perikanan ke Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, analisis dilakukan terhadap 4 bentuk respons utama 3 diantaranya adalah: upaya negosiasi dan harmonisasi, penguatan kapasitas domestik melalui kebijakan teknis baru, dan evaluasi regulasi nasional, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menerbitkan sejumlah keputusan BKIPM terbaru, termasuk Keputusan Kepala BKIPM No. 21 dan No. 27 Tahun 2022, yang memperbarui standar sertifikasi dan sistem inspeksi untuk memenuhi tuntutan GACC. Pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan domestik serta menyusun strategi penyesuaian regulasi berdasarkan rekomendasi pelaksanaan lapangan. Selain itu, negosiasi diwujudkan melalui penandatanganan Protokol Sanitari dan Karantina oleh Badan Karantina Indonesia bersama GACC pada 2023, yang membuka jalur untuk harmonisasi standar melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) sebagai upaya mengatasi hambatan red tape barriers secara berkelanjutan.