Implementasi pasal 131 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif fiqih siyāsah

Perlindungan terhadap pejalan kaki merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Pejalan kaki termasuk dalam kelompok pengguna jalan yang rentan terhadap risiko kecelakaan, sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang serius dari negara. Namun, di Kabupaten Sidoarjo implementasi perlindungan tersebut belum terlaksana secara optimal. Fasilitas seperti trotoar dan zebra cross banyak disalahgunakan, dan pengawasan terhadap pelanggaran masih lemah. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Pasal 131 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sidoarjo serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqih Siyāsah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis dan teori Fiqih Siyāsah, serta metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari temuan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pejalan kaki di Kabupaten Sidoarjo belum dijalankan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya trotoar yang digunakan tidak sesuai fungsi, minimnya fasilitas penyebrangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif Fiqih Siyāsah, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kemaslahatan rakyat, termasuk menyediakan fasilitas keselamatan bagi pejalan kaki dan menegakkan hukum secara adil dan tegas.