MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERCERAIAN : ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Tesis ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) tentang mediasi sebagai upaya penekanan angka perceraian (analisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah pelaksanaan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, apakah fungsi mediasi dalam upaya penekanan angka perceraian sesuai dengan tujuan hukum dan bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan mediasi.
Adapun teori yang digunakan adalah teori mediasi, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, studi dokumenter, dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan sosiologis analitik dengan pola pikir deduktif.
Dari tesis ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan tahapan yang dilakukan oleh mediator selama mediasi berlangsung adalah dengan memulai sesi mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak, membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir, mencapai kesepakatan formal atau tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan fungsi mediasi terhadap upaya penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dikatakan bahwa walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata, hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa menekan angka perceraian, tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator, guna melakukan proses mediasi antara lain disebabkan oleh kualitas dari hakim mediator, beban kerja hakim yang begitu banyak, sehingga mediasi dipandang hanya formalitas untuk memenuhi hukum acara saja, fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tingkat kepatuhan para pihak untuk menjalani proses mediasi begitu rendah