Pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: studi kasus Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Penelitian lapangan dalam skripsi ini adalah "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Kasus Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur". Dua pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah: Pertama, sejalan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo? Kedua, berkenaan dengan gagasan tanggung jawab kepemimpinan dalam fiqih siyāsah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengawasi pembangunan infrastruktur di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo. Skripsi ini menyajikan suatu kajian hukum empiris yang didasarkan pada data lapangan yang dikumpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber data primer meliputi wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa, selain itu data sekunder meliputi karya ilmiah yang dipublikasikan, jurnal, dan tesis, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan analisis deduktif membantu menganalisis dan mengkaji data. Hasil penelitian ini mengungkap banyak hal penting. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Babadan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa setempat. Pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pertama sebelum kegiatan dimulai, tahap kedua saat pelaksanaan, dan tahap ketiga setelah kegiatan selesai. Ketiga tahapan tersebut telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di dalamnya. Kedua, Pelaksanaan mekanisme pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Babadan dinilai belum maksimal. Ketiga, terdapat dua kendala utama yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan buruknya komunikasi dengan pemerintah setempat, khususnya dengan Kepala Desa di pemerintahan Desa. Peneliti menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman semua aspek, khususnya kepala desa sebagai pemimpin masyarakat beserta jajarannya, serta perlunya penguatan kapasitas dalam pengelolaan desa. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan kesejahteraan masyarakat.