Golput dalam Pemilu perspektif Islam dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008

Skripsi ini adalah hasil dari kepustakaan tentang Golput dalam Pemilu perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang permasalahan bagaimana Golput menurut Islam dan bagaimana Golput menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu serta bagaimana hubungan Golput dalam pemilu menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut, dihimpun melalui kajian pustaka yang selanjutnya dengan teknik menelaah buku yang terkumpul lalu dianalisis dicari permasalahannya yang belum ada. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Golput dalam Islam diperbolehkan karena Pemilu merupakan bagian dari upaya pembentukan pemerintahan. Tidak diperbolehkannya Golput, apabila menyebabkan gagalnya pemilu yang berakibat gagalnya proses pembentukan pemerintahan dan kalahnya kaum muslim bersaing dengan pihak lain yang tidak sejalan dengan aspirasi kaum muslim. Sedangkan Golput menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak ditemukan dan bukan suatu pelanggaran karena Golput merupakan hak memilih, seperti yang dinyatakan pada pasal 19 Warga Negara yang pada hari pemungutan sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih. Sedangkan dalam Undang-Undang pemilu Nomor 23 Tahun 2003, Pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa, Untuk dapat menggunakan hak pilihnya warga Negara harus terdaftar sebagai pemilih. Dan pada ayat 2 menjelaskan bahwa, Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih harus memenuhi syarat, yaitu nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Jadi menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih merupakan hak suara yang dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang.