KONSTRUKSI SOSIAL ELIT NU JOMBANG TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat menjadi NU merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan mempunyai pola pikir atas pengakuan Indonesia sebagai darul Islam dan presiden sebagai uli al-amri ad-daruri bi ash-shaukah, berimplikasi bahwa NU mengakui segala bentuk dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, inilah yang disebut konsistensi berpikir, namun yang terjadi terdapat bentuk inkonsistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana sikap NU belum nampak sepenuhnya dalam upaya merealisasi kompilasi hukum Islam sebagai sumber hukum yang harus dijalankan oleh warga nahdliyin. Salah satu sub bab dalam
KHI adalah adanya konsep wasiat wajibah yang mana konsep ini tidak dibahas dalam kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan oleh para ulama atau kiai NU, sehingga tidak sedikit para kiai NU dalam mind set mereka tidak
mengakui adanya konsep wasiat wajibah menurut KHI.
Dari latar belakang di atas setidaknya ada dua permasalahan yang menjadi fokus penulis, yaitu: bagaimana konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam? Serta bagaimana Konstruksi Sosial Elite NU Jombang terhadap konsep
wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam? Sedangkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep wasiat wajibah dalam
Kompilasi Hukum Islam dan untuk menganalisis Konstruksi Sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.
Di samping itu, penelitian pada tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan studi dokumentasi. Sedangkan
pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.
Dari analisis konstruksi sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI ditemukan tiga jawaban, pertama, wasiat wajibah seharusnya diberikan untuk keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, lebih spesifik lagi
pada cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau berbarengan dengan pewaris, bukan diberikan kepada anak atau orang tua angkat. Kedua,wasiat yang harus dikerjakan oleh ahli waris berupa pembayaran hutang-piutang,
sewa menyewa atau tanggungan apa saja yang ada semasa hidupnya al-musi .
Ketiga, wasiat wajibah dalam KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang mengakomodir hukum adat dan mempunyai legitimasi dari al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180 dan an-Nisa’ ayat 8 yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.