TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA INVESTASI PADA BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DALAM PP. No. 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN KESEHATAN

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,
yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara deduktif, untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan Sistem pengelolaan dana investasi pada BPJS berbeda dengan Persero, peserta mempercayakan dana tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BPJS selaku wali amanat, BPJS memiliki kekuatan
dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, pengelolaan dana investasi pada investasi Low Risk Investment, Middle Risk Investment, High
Risk Investment, selama kegiatan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat syariah yaitu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan
yang halal dan perjanjian yang dilakukan benar–benar perjanjian tolong– menolong, bukan perjanjian tukar–menukar. Dengan demikian bukan untung rugi yang dipikirkan, akan tetapi bagaimana hubungan tolong–menolong dapat
ditegakkan. Dalam jaminan sosial, iuran yang tidak akan kembali dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan oleh tertanggung yang sakit, maka hal
seperti ini boleh dilakukan. Mas}lah}ah yang terkandung dalam pengelolaan dana investasi pada BPJS itu mencakup banyak hal diantaranya, ada sebuah ketegasan
hukum dalam melaksanakan pengelolaan dana investasi secara nirlaba. Adanya ketegasan hukum dimaksudkan agar bisa meminimalisir atau menghilangkan problematika, maslahah yang dikandung juga berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia terutama dalam urusan kesejahteraan hidup.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam penentuan pengelolaan investasi diharapkan kepada pihak BPJS benar-benar memahami dan membedakan antara investasi konvensional dan investasi syariah agar tidak
terjadi kesalah pahaman diantara peserta. Serta bank selaku pemegang kendali sistem perekonomian nasional, hendaknya melakukan usaha dan manajemen yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian dan likuidasi yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.