Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menghadapi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya masalah pendataan kemiskinan dan pengawasan distribusi bantuan sosial yang sering kali menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan 2) bagaimana perspektif Fiqh Siyāsah menilai peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kajian hukum empiris atau dikenal juga dengan sosiolegal research. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pola pikir deduktif, yang kemudian dirumuskan secara sistematis untuk mendapatkan data konkret terkait peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan fiqh siyāsah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, berdasarkan observasi di lapangan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial belum sepenuhnya optimal, sehingga berisiko pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Masalah utama yang teridentifikasi melalui wawancara adalah lemahnya komunikasi antar instansi dalam mengelola data penduduk miskin yang menyebabkan distribusi bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Kedua, peran Dinas Sosial dalam konteks Fiqh Siyāsah memiliki kedudukan yang sama dengan Wāzir al-Tanfidz sebagai pembantu pelaksana kebijakan pemerintahan. Dinas Sosial yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial, turut memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan langkah berikut: Pertama, pemberian wewenang kepada Dinas Sosial sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk mengawasi secara langsung distribusi bantuan sosial. Kedua, peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam memperbarui data kemiskinan agar distribusi bantuan sosial tepat pada sasaran yang membutuhkan.