Fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat desa perspektif fiqh siyāsah dustūriyah: studi kasus di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat desa, khususnya di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, proses tersebut seringkali menemui berbagai tantangan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi tersebut dengan perspektif Fiqh Siyasah Dustūriyah, yaitu kajian tentang politik dan pemerintahan dalam Islam, untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa yang adil dan berpihak pada kepentingan umat. Hal ini penting untuk memperkuat sinergi antara peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan nilai-nilai agama dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris dan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dengan perspektif Fiqh Siyasah Dustūriyah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah desa dalam pengelolaan aspirasi. Penelitian ini juga menghubungkan temuan empiris dengan teori Fiqh Siyasah Dustūriyah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berfungsi sebagai jembatan yang efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Proses musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dustūriyah, seperti musyawarah (shura), keadilan, dan maslahat publik, dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat masih muncul, seperti ketidakteraturan partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman yang merata tentang mekanisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Saran dari penulis untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat. Penting untuk memperkuat transparansi dalam setiap keputusan yang diambil agar masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya pada proses pemerintahan desa. Dengan langkah-langkah tersebut,