Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tahun 2024

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan melalui penyusunan Peraturan Daerah. Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam mengawal petani Lamongan melalui Raperda Inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? serta bagaimana tantangan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengawasi monopoli pasar? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda Inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara mendalam, beserta kajian dokumentasi. Menggunakan teori Politik Legislasi oleh Jimly Assidiqie yang menyebutkan bahwa legislasi merupakan kekuasaan yang digunakan untuk dapat melakukan pembentukan peraturan undang-undang. Hasil penelitian sebagai berikut: pertama peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik dan optimal. Melalui Pembentukan Ranperda Inisiatif, DPRD telah memenuhi tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Alur dari pembentukan Ranperda Inisiatif ialah mulanya berasal dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki keluh kesah berhak mengajukan keluhannya kepada para anggota Dewan. Anggota Dewan berkewajiban menampung keluhan masyarakat, membahasnya, dan membentuk regulasi hukum. Badan Legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif berperan sebagai inisiator, pengambil keputusan, serta persetujuan Peraturan daerah berdasarkan masukan dari petani yang dirugikan oleh tengkulak. Kedua, tantangan yang diperoleh anggota Badan Legislasi saat melakukan pengawasan terhadap monopoli pasar, berupa adanya penyelesaian masalah cenderung tidak efisien karena terhalang oleh waktu.