Analisis pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui e-court di Pengadilan Agama Surabaya

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan e-court di Pengadilan Agama Surabaya. E-court bertujuan untuk meningkatkan proses administrasi perkara, termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik. Namun, meskipun e-court menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses dan penghematan waktu, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana implementasi e-court di Pengadilan Agama Surabaya dan analisis penerapan sistem ini dalam administrasi perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai pengadilan dan pengguna e-court, serta observasi langsung terhadap proses administrasi perkara. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis, termasuk literatur terkait dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur, yang kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas e-court dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-court di Pengadilan Agama Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap aplikasi, masalah teknis pada server, dan kurangnya pelatihan bagi pegawai pengadilan. Banyak pihak lebih memilih sistem administrasi manual yang lebih familiar, sehingga tingkat adopsi e-court di kalangan pencari keadilan masih rendah. Meskipun ada regulasi yang mewajibkan penggunaan e-court, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas e-court di Pengadilan Agama Surabaya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna, serta memperbaiki infrastruktur teknis. Saran yang diberikan mencakup perlunya studi kualitatif lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna, pengembangan program pelatihan yang efektif, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi e-court. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan e-court dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam akses keadilan.