Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun Gresik berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL merupakan langkah untuk menertibkan PKL di Gresik. Namun dalam penerapannya tidak sesuai bagi PKL di alun-alun Gresik, sehinngga menimbulkan dampak bagi PKL untuk berjualan dan kenyamanan masyarakat . Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013”, ini menjawab pertanyaan penelitian untuk mengetahui (1) bagamaina penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di kawasan alun-alun Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013, serta (2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di alun-alun Gresik . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis fenomena dengan pendekatan deduktif dari umum ke khusus. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Koperindag Gresik dan pedagang serta pengunjung Alun-Alun Gresik, serta sumber sekunder seperti peraturan daerah dan jurnal. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumen, sedangkan pengolahan data meliputi editing, organizing, dan analyzing. Penelitian ini menghasillan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Gresik bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan di ruang publik melalui zonasi dan peningkatan fasilitas pendukung seperti ruang hijau dan fasilitas ramah difabel. Meski upaya ini memberikan hasil yang lebih teratur, tantangan muncul dari kesulitan menyediakan lokasi tetap bagi PKL, yang sering kembali berjualan di lokasi terlarang setelah ditertibkan. Dalam tinjauan fiqh siyasah, peraturan ini seharusnya memprioritaskan keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan akuntabilitas. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melaksanakan perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 dengan melakukan penataan dan pemberdayaan kepada PKL, salahsatunya dengan memberikan lokasi tetap bagi PKL agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kedua, pemerintah perlu memastikan dalam menerapkan perda kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 memperhatikan prinsip fiqh siyasah, dengan mengedepankan keadilan, kemaslahatan umum, dan musyawarah sehingga peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik terutama bagi PKL di alun-alun Gresik.