Penerapan prinsip keadilan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan perceraian: studi Putusan Nomor 6207/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan sumber bahan hukum melalui studi pustaka atau library research, kemudian dari teknik pengumpulan tersebut diperoleh sumber bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 6207/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, makalah atau internet yang berkaitan dengan problematika pada peneletian kali ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan keadilan dalam pancasila, sudah seyogianya mengabulkan gugatan perceraian Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2023. Karena dalam posita gugatan cerai tersebut menyebutkan adanya KDRT secara psikis dan telah didukung oleh hasil visum berupa Laporan Hasil Konseling bersama konselor dalam bidangnya sebagai barang bukti. Dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan prinsip keadilan berupa perlindungan, pemberian rasa aman dan tentram atas KDRT yang dialaminya, mengingat KDRT merupakan bentuk kekerasan, kejahatan dan perampasan terhadap hak asasi manusia juga merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka banyak diharapkan bagi aparat penegak hukum terkhusus hakim kedepannya dapat lebih berkreasi, mengkaji, dan mencermati dalam membangun argumen dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan KDRT dan diskriminasi terhadap perempuan, yang mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyangkut hak kemanusiaan.