Peran korban pada tindak pidana pencurian motor perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus di wilayah Kecamatan Wonocolo

Pencurian motor merupakan fenomena yang sangat sering terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang kompleks dan multifaktor. Dalam kompleksitas permasalahan pencurian motor, terdapat dinamika interaksi antara pelaku dan korban dimana perilaku korban, baik secara aktif maupun pasif, dapat menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yakni pertama terkait peran korban tindak pidana pencurian motor di wilayah Kecamatan Wonocolo perspektif hukum positif dan kedua menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisa bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya dan didukung dengan studi kepustakaan. Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menggambarkan dan mengkarakterisasi pokok bahasan secara runtut, logis, dan teratur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korban dalam hukum positif berada pada posisi yang termarjinalkan, yang mana peraturan perundang-undangan cenderung lebih menitikberatkan pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan tidak merumuskan secara rinci dan menyeluruh mengenai hak-hak korban. Selanjutnya, fenomena pencurian motor di wilayah Kecamatan Wonocolo menunjukkan adanya peran korban atau victim precipitation, korban secara tidak langsung melalui perilaku dan kelalaiannya turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Victim precipitation juga dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman, meskipun dalam praktiknya ketentuan ini belum banyak dimanfaatkan. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk retributif berupa penjatuhan pidana had potong tangan dan ganti kerugian. Victim precipitation tidak diterangkan secara eksplisit dalam hukum pidana Islam, sehingga menggunakan al-Qur’an maupun hadis dalam analisisnya. Saran penulis pada penelitian ini adalah perlu adanya pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, mengingat ketidakseimbangan perlindungan hukum antara korban dan pelaku dalam hukum positif saat ini. Selain itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan.