Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual anak ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus di Polresta Sidoarjo

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)” merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai koraban eksploitasi seksual, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai hukum positif tentang perlindungan tindak pidana eksploitasi seksual anak di polresta sidoarjo. Kedua, mengenai hukum pidana Islam dalam perlindungan hukum mengenai eksploitasi seksual anak. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris yang mana penelitian ini melakukan peninjauan secara langsung yang ada pada lapangan dengan meninjau kasus tersebut dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polresta Sidoarjo. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat dari penelitian ini deskriptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis Proses penelitian menemukan bahwa Polresta Sidorjo melakukan upaya reprentif untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan ibu kandungnya, hukuman yakni pasal 76I jucto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dapat disimpukan anak yang melakukan perbuatan prostitusi karena terpaksa tidak bisa dijatui hukuman (Overmacht). ibu yang menyuru anaknya melakukan prostitusi telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum pidana Islam teori Zawzir dan Jawabir mengenai pencegahan dan pambalasan dan maqashid syari’ah, ibu dalam teori jwabir dikenakan Jarimah tazir yang dimana ketentua penjatuannya ditentukan oleh penguasa. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah pihak kepolisian selaku aparatur negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum saja polisi juga harus lebih ekstara untuk menciptakan perlindungan secara preventif, dalam hal ini polisi harus menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan kepada berbagai kalangan masyarakat.