Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan MKMK nomor 01/MKMK/t/02/2023 mengenai pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi terkait perubahan substansi putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang melibatkan perubahan frasa oleh Hakim Guntur Hamzah menimbulkan isu serius terkait integritas dan prosedur pengambilan keputusan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menanggapi pelanggaran ini dengan menyatakan bahwa M. Guntur Hamzah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Namun, sanksi teguran tertulis yang diberikan dianggap tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi, karena pengubahan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan kolektif hakim lain. Sehingga meragukan integritas keputusan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menciptakan isu serius mengenai prosedur pengambilan keputusan yang seharusnya transparan. Sehingga memunculkan perhatian untuk meninjau ratio decidendi putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023.