Membangun demokrasi elektoral yang inklusif bagi penyandang disabilitas: studi KPU Kabupaten Sidoarjo

Pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi yang inklusif, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilih mereka, baik dari segi aksesibilitas, kurangnya fasilitas yang memadai, maupun minimnya informasi yang dapat diakses. KPU Kabupaten Sidoarjo, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memiliki peran penting dalam menjamin partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori demokrasi inklusif menurut Iris Marion Young. Inklusi menurut Young mencakup tiga aspek utama, yaitu partisipasi dan legitimasi, prinsip non-dominasi, serta pemberdayaan. Informan penelitian terdiri dari anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, organisasi penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan alat bantu bagi pemilih disabilitas, serta sosialisasi yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya pemahaman petugas lapangan, hambatan teknologi, serta hambatan sosial dan kultural yang masih melekat di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sudah dilakukan, masih diperlukan penguatan strategi dan sinergi antar-pihak terkait untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif sesuai dengan prinsip demokrasi.