Penerbitan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif siyasah dusturiyah

Penerbitan izin usaha pertambangan ditujukan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dengan mekanisme perizinan yang berbeda beda. Badan usaha swasta dapat mengajukan izin usaha pertambangan melalui sistem pelangan dan untuk BUMN dan badan usaha milik daerah, izin dapat diberikan melalui penawaran prioritas dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini, Pemerintah melegalkan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tak hanya diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah, tetapi juga kepada badan usaha milik Ormas keagamaan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan metode penelitian dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu penelitian (statute approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penawaran WIUPK secara prioritasi kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan merupakan wujud atribusi yang diberikan langsung oleh UU Minerba kepada Pemerintahan Pusat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Kedua, kewenangan pemerintahan pusat untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik Ormas keagamaan adalah sah dan sejalan dengan konsep Wazirah (Kementerian) dalam sistem pemerintahan Islam. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk menciptakan pengusahaan tambang yang ideal, Menteri ESDM sebagai wakil pemerintah harus konsisten menjalankan proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjamin kelestarian lingkungan, badan usaha milik Ormas keagamaan harus dapat menyeimbangkan ketentuan hukum positif, dan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip produksi, distribusi, dan pelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah dapat menetapkan bahwa ketentuan syarat penerbitan izin usaha pertambangan khusus bagi BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga berlaku bagi badan usaha milik Ormas keagamaan.