Analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dan hak asuh anak: studi putusan nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Penulis mengambil skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Penggabungan Gugatan Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)”. Skripsi ini menjawab dari rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap Perkara Penggabungan Gugatan perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua dan Hak Asuh Anak?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menyajikan data secara akurat mengenai manusia, kondisi, atau fenomena tertentu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berlandaskan pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, serta artikel yang relevan dengan judul skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, serta mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas anaknya. Berdasarkan putusan tersebut jika dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka putusan majelis hakum Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. tentang penggabungan gugatan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan hak asuh anak. Hukum Islam menekankan kemaslahatan anak dengan memastikan mereka mendapatkan pengasuhan yang layak, sedangkan hukum positif mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan. Putusan ini mencerminkan upaya menjaga hak anak dari pengabaian dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip keadilan. Penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diharapkan dapat menegakkan keadilan dan memberikan manfaat dalam setiap putusan yang dikeluarkan, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di peradilan. Serta untuk peneliti selanjutnya agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil oleh pengadilan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak.