Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan dadung kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Dadung Kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi larangan perkawinan dadung kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan dadung kepuntir di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan adat dadung kepuntir. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan dadung kepuntir adalah tradisi turun-temurun yang ada di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Larangan perkawinan tersebut dipercaya oleh masyarakat bahwa tidak boleh ada perkawinan antar dua keluarga yang mengawinkan kakak dengan adik dan adik dengan kakak. Pada praktiknya larangan perkawinan dadung kepuntir yang ada di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupten Lamongan, hal ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat dan diterapkan dalam keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap dampak yang ditimbulkan bagi rumah tangga salah satu atau keduanya. Kedua, larangan perkawinan dadung kepuntir yang ada dalam masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan apabila dilihat dari sudut pandang ‘‘urf, nilai maslahatnya tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan al-Qur’an atau merupakan ‘urf fasid. Perbuatan masyarakat yang mengaitkan suatu musibah sebagai akibat melanggar adat larangan pernikahan dadung kepuntir juga termasuk ‘urf fasid. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, sehingga dapat memilah antara keyakinan dan kehati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas sebuah kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja.