Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pengemis dan gelandangan : studi pada Dinas Sosial kota Surabaya

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pondok Sosial Keputih. Implementasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial dan UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih, mencakup proses penjangkauan, penerimaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan karena pengemis dan gelandangan masih ditemukan di beberapa area di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan sumber daya menjadi kendala utama dalam implementasi. Terdapat ketidaksesuaian informasi antara Dinas Sosial, UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas, minimnya fasilitas pembinaan, serta kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar berdampak pada kelancaran pelayanan. Meskipun prosedur telah dijalankan sesuai regulasi, hambatan di bidang komunikasi dan sumber daya menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.