PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KODYA MALANG NOMOR : 913/PDT.P/2003/PA.MLG. : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA SYARAT ALTERNATIF DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

Skipsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang membahas tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif pada putusan Pengadilan Agama kodya Malang dalam perkara nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg . Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) mengapa putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang tidak menggunakan syarat alternatif dalam memberi izin poligami pada perkara nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg tentang pemberian izin poligami.
Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan pembacaan, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara poligami adalah bahwa putusan tersebut tidak menggunakan syarat alternatif, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewjibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Hasil analisis, bahwa seorang hakim di Pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memakai nilai-nilai hukum secara sosiologi dan histori yang ada dimasyarakat. Pada kasus ini hakim mengenyampingkan syarat dalam Undang-undang, Hakim Pengadilan Kodya Malang berijtihad bahwa menolak atau menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Karena ada iktikad baik dari pemohon yang ingin bertanggung jawab terhadap isteri yang telah mengandung. Secara hukum Islam pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, hal ini dibuktikan dengan kesediaannya untuk dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang sudah tepat karena putusan tersebut untuk menegakkan keadilan dengan cara berijtihad yaitu dengan memberikan izin poligami.