Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif maslahah mursalah

Angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mencapai level tertinggi di antara kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, banyak PHK massal dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi menjadi faktor lain yang membuat tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualittatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah dengan mengkaji kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta melakukan wawancara dengan masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan, serta pemerintah selaku pihak yang membuat kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan pengambilan sampel di beberapa titik seperti Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah mengalokasikan APBD Sidoarjo untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, agar mobilitas orang dan barang menjadi mudah serta lancar sehingga biaya transportasi lebih terjangkau. Pemerintah juga mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Mereka dibekali dengan keterampilan yang memadai serta didorong agar berupaya menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui Balai Latihan Kerja dan memberikan wadah untuk mendapatkan informasi peluang kerja melalui Bursa Kerja/Job Fair. Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran sesuai dengan prinsip maslahah mursalah karena kebijakan pemerintah yang diterapkan adalah langkah yang mendukung kemaslahatan umum, asalkan dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan perhatian terhadap keberlanjutan kemaslahatan masyarakat. Salah satunya dapat dilihat melalui program pelatihan yang membantu meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pekerja, yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum.