Pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Trenggalek: perspektif integritas Pemilu

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta implikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap para pihak/stakeholder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yakni studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pemeriksaan validitasdata menggunakan teknik triangulasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena PSU menggunakan Teori Electoral Integrity (Teori Integritas Pemilu) dari Pippa Norris, dan menggunakan landasan konseptual pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dilaksanakannya PSU di tiga 3 TPS di Kecamatan Trenggalek sama-sama disebabkan karena murni kesalahan dari petugas KPPS yang salah menerapkan aturan atau prosedur khususnya kondisi dalam menangani Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pada TPS 6 Desa Sukosari, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 jenis surat suara oleh KPPS hanya diberi 4 jenis suarat suara tanpa surat suara DPRd Kabupaten Trenggalek, TPS 12 Kelurahan Kelutan, Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang seharusnya memperoleh 5 surat suara oleh KPPS hanya diberi 2 jenis surat suara yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, dan TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, PSU terjadi karena 4 (empat) pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT maupun DPTb untuk menggunakan hak pilih. Namun, Petugas KPPS memasukkan keempat orang tersebut kedalam DPK dan memberikan masing masing 1 (satu) surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Adapun implikasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini berdampak terhadap berbagai pihak/stakeholder seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilih, maupun pemilih seperti bertambahnya beban kerja, menganggu aktivitas masyarakat, adanya potensi pandangan kurang profesionalnya penyelenggara pemilu dan memastikan hasil PSU bersifat sah, memperoleh kepercayaan, serta diakui oleh peserta pemilu dan masyarakat secara luas.